Network
JURNAL GAYA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilu tidak ditunda, tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut, menjawab polemik penundaan pemilu yang muncul setelah klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa 110 juta warganet menginginkan penundaan pemilu, diketahui lewat big data.
Namun sampai sekarang Luhut Binsar Panjaitan belum membuka data penundaan pemilu itu, padahal banyak pihak mendorong agar data segera dibuka.
Terkait hal ini, pakar keamanan siber Pratama Persadha Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC dalam keterangannya menjelaskan bahwa harus jelas proses bagaimana dan darimana data ini diambil, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Baca Juga: Donor Darah Saat Bulan Ramadhan, Apakah Membatalkan Puasa? Simak Hukum dan Penjelasan Ulama Mesir
“Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu, kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya. Perlu disampaikan ke publik, agar kita bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi,” terang Pratama, Rabu 13 April 2022.
Digarisbawahi Pratama, harus jelas sumber data dari pembicaraan masyarakat ini. Misalnya bila mengambil dari Twitter, karena pemakai aktif twitter di Indonesia kini hanya di angka 15 jutaan saja, itupun juga masih banyak akun-akun anonim. Jadi tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.
“Bila mengambil dari Twitter ini jelas tidak cukup, bahkan dari hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan 3 kali periode di kisaran 117.746 (Tweet, Reply, Retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan online. Dari data keduanya diketahui yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83,60% dan pro 16,40%. Sedangkan pada Media Online dengan kontra sebesar 76,90% dan pro 23,10%. Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu,” katanya.
