Network
JURNALGAYA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pengusaha mikro sebesar Rp 2,4 juta diperpanjang. Rencananya, perpanjangan dilakukan hingga 2021.
"Bantuan ini akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro," ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki pembukaan pelatihan "KUKM Eksis dan Mampu Beradaptasi dalam Pandemi Covid-19 dan Era New Normal" secara virtual, Senin 8 September 2020.
Baca Juga: BLT UMKM Diperlukan, tapi Momentumnya Terlambat, Terlanjur Banyak yang Terpuruk
Teten mengungkapkan, penyerahan BLT tahap sebelumnya diharapkan selesai pada September 2020. Jika perekonomian Indonesia pada awal 2021 masih landai, BLT UMKM ini kemungkinan besar akan diteruskan.
Jadi, bagi UMKM yang memerlukan bantuan dana hibah, bisa langsung mendaftar. Namun tidak semua pelaku usaha mikro mendapatkan BLT Rp2,4 juta. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
Yakni pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbakable).
Kemudian pelaku merupakan WNI, memiliki NIK, usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Lalu bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri ataupun pegawai BUMN/BUMD.
Baca Juga: UMKM yang Belum Dapat BLT Rp 2,4 Juta Masih Bisa Mendaftar, Ini Caranya
Kementerian KUKM juga merilis e-form untuk melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak Covid-19. Pelaku UMKM diminta mengisinya dengan kondisi usahanya yang lebih spesifik.
Hal tersebut akan membantu proses verifikasi. Jika dinilai layak, BLT Rp 2,4 juta akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
Untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi situs Kementerian KUKM atau ke Dinas KUKM di daerah setempat.
Teten menambahkan, pandemi membawa dampak besar bagi UMKM dari sisi pembiayaan, hingga turunnya permintaan.
Untuk itu, pihaknya bersinergi dengan kementerian lain, menyusun program agar UMKM bisa bangkit, mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi pajak, dan dalam waktu dekat, juga Bantuan Presiden Produktif bagi usaha mikro yang belum bankable.
“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020, ada alokasi sekitar Rp307 triliun; ini yang penting untuk dioptimalkan dari belanja kementerian/lembaga,” tutur Teten dalam rilisnya.***
