Network
JURNALGAYA - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan rencana undang-undang yang lebih ketat untuk menangani apa yang disebutnya "separatisme Islam" dan mempertahankan nilai-nilai sekuler.
Dalam pidatonya yang ditunggu-tunggu, Macron mengatakan minoritas dari perkiraan enam juta Muslim Prancis membahayakan dengan membentuk "masyarakat tandingan", BBC melaporkan pada hari Jumat 2 Oktober 2020.
Usulannya termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap sekolah dan kontrol atas pendanaan masjid dari luar negeri.
Dia berada di bawah tekanan untuk berbicara tentang Islam radikal di tengah kekhawatiran keamanan.
Baca Juga: Donald Trump Terpapar Covid-19: Apa yang Diketahui dan Apa yang Tak Diketahui
Namun komentarnya dikecam oleh beberapa aktivis Muslim yang menuduhnya mencoba menindas Islam di negara tersebut.
Di bawah prinsip sekularisme Prancis yang ketat, atau laicite, pemerintah dipisahkan oleh undang-undang dari lembaga agama. Idenya adalah bahwa orang-orang dari agama dan kepercayaan yang berbeda setara di hadapan hukum.
Negara ini juga memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat. Banyak yang mengeluh bahwa pihak berwenang menggunakan sekularisme untuk secara khusus menargetkan mereka, misalnya dalam pelarangan hijab.
Baca Juga: Tak Akur dengan China, Jepang Catat Rekor Baru Anggarkan Rp 820 Triliun untuk Belanja Militer
