Network
JURNALGAYA - Undang-undang Ciptaker yang kerap disebut Omnibus Law Cipta Kerja membuat hubungan serikat buruh dengan koalisi partai pro pemerintah termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) retak.
Padahal sebelumnya, PDIP kerap diidentikkan dengan partainya wong cilik, partainya buruh.
Dikutip dari RRI, pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi mengatakan, hal ini tentu dapat menjadi momentum politik.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Netizen Ramaikan Tagar Anak STM: The Real Avengers
Termasuk bagi Partai Demokrat untuk menggalang dukungan dari serikat buruh yang kecewa terhadap koalisi partai pro pemerintah, termasuk PDIP.
"Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekadar manuver politik biasa, tapi punya konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh," kata Ade kepada RRI.co.id, Rabu 7 Oktober 2020.
Partai Demokrat juga perlu membuktikan konsistensinya sebagai kekuatan oposisi alternatif serta mengadvokasi kepentingan buruh yang dirugikan atas penerapan UU Ciptaker.
Baca Juga: Najwa Shihab: Jangan Takut Ngomong, Jangan Takut Bersuara, Be Brave but Don't be Stupid
"Tanpa hal tersebut, niscaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat akan dianggap sebagai angin lalu belaka," ungkapnya.
