Network
JURNAL GAYA - Buntut pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober lalu, gelombang demonstrasi pun merebak di setiap daerah.
Tak hanya di gedung parlemen, Senayan Jakarta Selatan,massa demonstran juga menggeruduk Istana negara di Medan Merdeka Barat, meminta pemerintah segera melakukan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Karut marut kerusuhan pun terjadi dimana-mana sehingga mendorong mantan Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengintruksikan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Hindari Senayan, Transjakarta Alihkan 10 Rute Perjalanan, CEK!
Baca Juga: Sindiran Elegan Najwa Shihab ke Puan Maharani: Saya Tak Akan Matikan Mic, Karena Semua Berhak Bicara
Seperti dilansir JurnalGaya dari Galamedianews, Jumat Oktober 2020, dalam artikel "Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja Bikin PDIP Cemas, Megawati Langsung Keluarkan Perintah".
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun menyampaikan bahwa Megawati mengungkapnya secara virtual dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan pada Rabu 7 Oktober 2020.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ratusan Pendemo Anarkis Diamankan Polda Metro Jaya
Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan demonstrasi yang berujung rusuh di Bandung kemarin.
