Network
Ketika KAMI dituding menjadi provokator dan mendesain kericuhan demo, ia menegaskan bahwa itu tidak benar.
"Sebenarnya soal kericuhan dan orang-orang yang dianggap radikal, kan bisa dicari oleh badan Intelejen Nasional, ada kepolisian yang sudah teruji dan sangat bagus karena kita masih hidup di negara yang masih aman," ujarnya.
Baca Juga: Tanjung yang Disebut Mahfud MD, Sindir SBY Baper dan Nyuruh Bikin Lagu
Soal kericuhan aksi demonstrasi, Gatot Nurmantyo meminta pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada. "Yang bakar-bakar pos misalnya, cari aja CCTV, kan bisa," ujarnya.
Gatot Nurmantyo mengatakan, seharusnya ada komunikasi dari pemerintah dan rakyat. Bahkan Gatot Nurmantyo mengatakan komunikasi itu tidak lancar lantaran pemerintah dan rakyat belum memiliki draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang final.
"Yang membuat tidak final itu karena presiden juga belum menerima draf yang final," ujar Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Bamsoet Sebut Dalam Berpolitik Tak Boleh Baper, Maksudnya ke Siapa?
Refly Harun lantas melempar pertanyaan. "Berarti kemarin ketika pemerintah menyebut isu UU Cipta Kerja yang beredar enggak bener, berarti juga belum memiliki dasar dong, enggak jelas juga?" tanya Refly Harun.
Gatot Nurmantyo lalu menjawab bahwa draf UU Cipta Kerja yang mengajukan dari pemerintah. "Tapi kan yang bikin draf-nya pemerintah, jadi sudah tahu," ujar Gatot Nurmantyo.
