Network
Agung juga menyarankan agar skema “buy-the service” (BTS) di mana pemerintah melalui BUMD/BUMN/BLU membayar layanan operator angkutan umum dengan skema Rupiah per Kilomoeter sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) tertentu dapat terus dijalankan.
Baca Juga: Bocorkan Target Menikah BLACKPINK, Light Up The Sky No. 1 di Sejumlah Negara
Selain TransJakarta yang telah berhasil menjalankannya, Kementerian Perhubungan juga telah menjalankan skema BTS ini di 5 kota pada tahun 2020.
Menanggapi skenario dan kebijakan yang direkomendasikan Agung, Sekjen DPP Organda Ateng Aryono menyampaikan, harapan masyarakat atas transportasi publik akan selalu tinggi, bahkan di tengah pandemi. Kolaborasi pemerintah dan operator diperlukan untuk memitigasi risiko dari pandemi yang dapat terjadi.
“Para pelaku usaha transportasi sangat berharap pemerintah mendengarkan masukan dari operator untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi public,” ucap dia.
Baca Juga: Mahasiswa SBM ITB Ungkap Penghambat Investasi Industri Pertambangan di Indonesia
Sementara itu, Dekan SBM ITB Prof Utomo Sarjono Putro mengatakan, sangat penting melakukan scenario planning.
“Scenario planning adalah salah satu metode perencanaan yang paling sesuai dalam kondisi ketidakpastian, seperti pada masa pandemi akibat Covid-19 sekarang ini,” tutur Utomo.
Guru Besar Ilmu Keputusan dan Negosisasi ini mengatakan, pemerintah dapat menggunakan scenario planning untuk merumuskan masa depan yang penuh ketidakpastian, dan merencanakan opsi dan implikasi strategis yang perlu diambil.
Utomo menambahkan, salah satu misi SBM ITB adalah mengembangkan dan mendiseminasi pengetahuan untuk dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.
Terutama dalam situasi pandemi seperti ini, di mana sektor energi terutama hulu migas dan sektor transportasi terutama angkutan umum yang sangat terdampak.***
