“Media dan media sosial menjadi kanal dua arah yang mengakomodasi suara pemerintahan maupun suara masyarakat akar rumput, hingga suara oposisi. Namun dalam perkembangannya, perdebatan masyarakat di media khususnya media sosial lebih mudah membentuk opini masyarakat terkait citra pemerintahan, khususnya Presiden Jokowi,” ungkap Rustika.
Selain itu, media sosial juga efektif sebagai kanal propaganda, konsolidasi gagasan, hingga jadi kelompok penekan (pressure group) terhadap Pemerintah.
Tak heran, kata dia, bila media sosial menjadi pendorong aksi-aksi di lapangan, imbauan untuk demonstrasi dan perlawanan.
“Oleh karena itu, manajemen komunikasi menjadi sangat diperlukan. Hal itu setidaknya diperlukan untuk menjernihkan situasi, serta mengurangi disinformasi dan hoaks yang banyak berkeliaran di media sosial, yang pada gilirannya dapat memengaruhi persepsi publik tentang Jokowi,” pungkas Rustika. ***