Network
JURNALGAYA - Pasukan Israel di Tepi Barat menghancurkan sebuah desa Palestina yang sudah didudukinya.
Akibatnya, sebanyak 73 orang, termasuk 41 anak-anak hidup terlantar. Mereka kehilangan tempat tinggal dalam insiden pemindahan paksa terbesar selama bertahun-tahun, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Beberapa penggali yang dikawal kendaraan militer mendekati Khirbet Humsa. Mereka kemudian meratakan atau menghancurkan tenda, gubuk, tempat penampungan hewan, toilet, dan panel surya di desa tersebut.
Baca Juga: Pilpres AS, Juru Tulis Michigan Salah Ketik 0 pada Suara Biden, Ini Hasilnya
“Ini adalah beberapa komunitas paling rentan di Tepi Barat,” kata Yvonne Helle, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki seperti dikutip dari The Guardian.
Ia mengungkapkan, tiga perempat komunitas kehilangan tempat berlindung selama operasi yang terjadi Selasa. Ia menjadikannya insiden pemindahan paksa terbesar dalam lebih dari empat tahun.
Namun, dengan jumlah bangunan yang hancur yakni 76 buah, serangan itu menjadi pembongkaran terbesar dalam dekade terakhir.
Baca Juga: Jika Biden Menangkan Kursi Presiden AS, Ini yang Akan Dialami Israel dan Palestina
Pada hari Rabu, keluarga dari desa terlihat memilah barang-barang mereka yang rusak karena tertiup angin di bawah guyuran hujan pertama di tahun itu.
PBB menerbitkan foto tempat tidur dan ranjang bayi di gurun terbuka.
Desa ini adalah salah satu dari beberapa komunitas Badui dan penggembala domba di wilayah Lembah Jordan yang terletak di dalam “zona tembak” pelatihan tentara yang dideklarasikan Israel.
Meskipun berada di dalam Wilayah Palestina, orang di sana sering menghadapi pembongkaran gedung tanpa izin Israel.
“Warga Palestina hampir tidak pernah bisa mendapatkan izin seperti itu,” kata Helle.
"Pembongkaran adalah cara utama untuk menciptakan lingkungan yang dirancang untuk memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka," katanya, menuduh Israel melakukan "pelanggaran berat" terhadap hukum internasional.
Baca Juga: 4 Budaya Korean Wave untuk Temani PSBB di Rumah Aja
Hampir 700 bangunan telah dihancurkan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 2020. Sejak 2016, sebanyak 869 warga Palestina kehilangan tempat tinggal.
Administrasi Sipil Israel, badan yang bertugas menjalankan pendudukan, mengatakan telah melakukan "aktivitas penegakan hukum ... terhadap tujuh tenda dan delapan kandang yang dibangun secara ilegal, di tempat tembak yang terletak di Lembah Jordan".
Angka-angka itu bertentangan dengan pernyataan PBB dan laporan di tempat oleh kelompok hak asasi manusia Israel terkemuka, B'Tselem, yang mengatakan pasukan menghancurkan 18 tenda dan menampung 11 keluarga, 29 tenda dan gudang yang digunakan sebagai kandang ternak, tiga gudang penyimpanan, sembilan tenda.
Baca Juga: Update Hasil Sementara Pilpres AS: Raih 264 Suara Elektoral, Joe Biden di Ambang Juara
Tempat tersebut digunakan sebagai dapur, 10 toilet portabel, 10 kandang ternak, 23 wadah air, dua panel surya, dan bak makan dan penyiraman untuk ternak.
Pasukan Israel juga menghancurkan lebih dari 30 ton makanan untuk ternak dan menyita satu kendaraan dan dua traktor milik tiga warga, kelompok itu menambahkan.
"Sebagai bagian dari upayanya untuk mengambil alih semakin banyak tanah Palestina, Israel secara rutin menghancurkan rumah dan properti Palestina," kata juru bicara B'Tselem Amit Gilutz.
Baca Juga: Sindir Jokowi-Prabowo, Netizen: Trump Menang Pilpres Amerika, Biden Jadi Menhan
"Sepertinya Israel memanfaatkan fakta bahwa perhatian semua orang saat ini diarahkan ke tempat lain untuk bergerak maju dengan tindakan tidak manusiawi ini," katanya mengacu pada pemilihan AS.
Israel merebut Tepi Barat dari pasukan Yordania pada 1967 dan terus menguasai dan menduduki daerah tersebut, meskipun Palestina memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas.
Perdana menteri garis keras negara itu, Benjamin Netanyahu, mengatakan dia bermaksud untuk mencaplok sebagian besar wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Lembah Jordan.
Meski rencana itu untuk sementara "ditangguhkan" sebagai bagian dari kesepakatan dengan Uni Emirat Arab.***
