Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.
Kemudian, Presiden Joko Widodo sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi.
Namun, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB (rem darurat), hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri.
"Dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Ya kalau itu ditanggapi oposisi silahkan saja, tapi maksud kami untuk lebih baik," ucapnya.
Baca Juga: Buah Simalakama Bintang Mahaputera Gatot Nurmantyo, Mahfud MD: Diberi Salah, Tak Diberi Salah
Pernyataan itu disampaikan saat wawancara bersama Karni Ilyas yang diunggah melalui Youtube, Karni Ilyas Club-'Manuver' Jenderal Gatot.
Gatot mengungkapkan sejumlah daerah menjalankan PSBB masing-masing yang mencerminkan tidak adanya satu komando.
Dari ini tentunya ini sangat bahaya, maka indikasinya negara lain sudah mulai turun trennya kita baru naik terus," tuturnya.
2. Omnibus Law