JURNAL GAYA - Bioskop sebagai salah satu hiburan menonton film-film original dan telah lolos sensor, terpaksa menutup tempatnya saat pandemi Covid-19 berlangsung di awal-awal terjadi wabah.
Kini dengan protokol keehatan yang ketat, beebrapa bioskop di beberapa kota terpilih mulai membuka lagi.
Meskipun begitu, pembukaan bioskop di masa pandemi ini masih kurang hadiri masyarakat, selain itu dengan munculnya aplikasi digital di ponsel yang membawa kemudahan untuk menonton film, menjadi saingan tersendiri.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebut Rival Terberat Anies Baswedan Yakni Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka
Menurut Direktur Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Syaifullah Agam, pembukaan kembali bioskop dengan protokol kesehatan yang ketat merupakan salah satu upaya menekan pembajakan di era digital sekarang ini.
Selain karena lebih mudahnya pengawasan mengenai antisipasi pembajakan, namun juga karena bioskop masih menjadi penyumbang pemasukan yang besar bagi para pembuat film.
"Makanya kita mendorong pembukaan bioskop dengan protokol kesehatan ketat harus segera didorong. Menurut saya salah satu upaya mencegah pembajakan adalah dengan mendorong bioskop karena pembajakan manual ketahuan di bioskop," kata Syaifullah Agam seperti yang dikutip dari ANTARA, Rabu, 10 Februari 2021.
Baca Juga: Peran Vital Bendungan Sebagai Pengelola Air Untuk Mengendalikan Banjir
Perkembangan teknologi digital membawa dampak baik bagi industri perfilman terutama di masa pandemi saat bioskop harus beroperasi dengan pembatasan. Namun di sisi lain juga menjadi celah adanya pembajakan karena tidak adanya pengawasan.
"Saat ini misalnya platform digital itu memang tidak bisa di download, di screenshoot pun tidak bisa. Untuk saat ini, tapi tren ke depan belum tentu," ujar Syaifullah.
"Misalnya saya berlangganan platform digital, terus kemudian saya beli kamera yang tinggi dan saya beli tv dengan resolusi tinggi juga. Terus saya rekam manual aja," sambungnya.
Menurut Syaifullah, pembajakan film tak hanya merugikan bagi pembuat filmnya saja. Namun juga merugikan negara yang harus kehilangan potensi pendapatan melalui pajak.
"Saya belum lihat datanya, tapi kalau ada pembajakan pasti dong karena setiap ada orang beli bajakan pemerintah enggak dapat pajak karena ilegal. Terus bagi film maker tidak ada insentif karena tidak ada apresiasi sehingga membuat mereka tidak bergairah berkarya," tuturnya.
Syaifullah mengatakan bahwa tidak menonton film bajakan menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap karya. Dia menambahkan bahwa masyarakat juga perlu mendapat edukasi mengenai apresiasi terhadap karya, salah satunya dengan tidak membeli produk bajakan.
"Kadang orang lihat dari sisi daya beli, sehingga ada pemakluman. Sebenarnya kita juga harus lihat sisi kreatornya, bagaimana kita mendorong muncul karya bagus yang merepresentasikan keunggulan Indonesia di bidang itu, kalau tidak ada penghargaan," imbuh Syaifullah.***
Baca Juga: KPK Akan Lelang Handphone Milik Koruptor, Salahsatunya Milik Saipul Jamil