Network
Saat ini pendapatan non tiket MRT Jakarta mencapai Rp 450 milyar dimana 81% diantaranya disumbangkan oleh pemasangan iklan serta penyewaan area retail dan hak penggunaan nama untuk stasiun MRT. Sedangkan 19% lainnya dikontribusi oleh asset digital diantaranya QR Payment. Kedepan, potensi aset digital ini akan terus dieksplorasi untuk peningkatan pendapatan di luar tiket (non-farebox).
Baca Juga: Duel Supir Taksi Onlive Versus Rampok, Modus Menyamar Sebagai Penumpang
Dalam kesempatan yang sama di zoom meeting tersebut, mantan direktur MTR Hongkong Morris Cheung mengatakan, penyelenggara layanan transportasi publik di luar negeri yang tidak lagi bertumpu kepada subsidi pemerintah adalah MTR Hongkong.
Menurutnya, lebih dari 70% total pendapatan MRT Hongkong berasal dari bisnis properti melalui pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development) dengan menggabungkan sistem transportasi dengan properti di sekitar kawasan stasiun MTR.
Pengembangan kawasan TOD dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah selaku pemilik lahan yang memberikan hak pengembangan kepada MTR Hongkong serta pihak developer (swasta) yang melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan TOD tersebut.
Hasilnya, terdapat peningkatan efektivitas penggunaan lahan yang berujung pada peningkatan nilai jual kawasan tersebut.
Berkaca pada pengembangan TOD di luar negeri, konsep TOD juga mulai diadaptasi secara intensif oleh MRT Jakarta.
Rencananya, pengembangan TOD akan dilakukan di 5 kawasan yaitu Lebak Bulus, Bundaran HI, Dukuh Atas, Fatmawati, Blok M, dan Istora Senayan.
Pengembangan kawasan TOD di sekitar kawasan stasiun MRT tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah penumpang yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan nilai lahan serta pendapatan MRT Jakarta.
Menurut Dr. Eng. Puspita Dirgahayani, ST. M.Eng selaku akademisi dan peneliti dari SAPPK (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan) ITB menyatakan bahwa pengembangan kawasan TOD sebenarnya dapat diterapkan juga pada moda transportasi BRT. "Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya potensi pergerakan yang cukup tinggi di sebuah kawasan, aksesibilitas yang cukup baik termasuk adanya integrasi dengan moda transportasi lain," kata Puspita memaparkan.
