Network
Berdasarkan rilis yang diterima JURNAL GAYA, 1 Oktober 2021, Yunieta Anny Nainggolan sebagai Direktur MBA ITB Bandung menyatakan pendapatnya mengenai BRT ini, selain memberlakukan biaya tiket, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan BRT, potensi pendapatan bisa masuk dari bisnis di luar tiket seperti pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Apabila dibandingkan dengan yang ada di Hongkong, MTR Hongkong dapat melakukan penyesuaian harga tiket setiap tahunnya sesuai dengan kondisi inflasi dan Index gaji.
Sayangnya, hal tersebut tidak mudah diterapkan di Indonesia karena berdasarkan keterangan Yoga Adiwinarto selaku Direktur Teknik dan Fasilitas dari TransJakarta, sebagai pengelola moda transportasi, TransJakarta tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif.
Untuk saat ini, tarif yang berlaku masih sama sejak 2006 yaitu sebesar Rp 3.500. Padahal, biaya operasional dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Efeknya operasional TransJakarta masih bergantung pada subsidi pemerintah karena biaya penyediaan layanan per penumpang jauh di atas harga tiket yang berlaku.
Baca Juga: Ini Dia 6 Manfaat Kopi Bagi Kesehatan, Menurut Ahli Gizi
Untuk tetap bisa beroperasi dengan baik, Transjakarta terus mengeksplorasi pendapatan di luar tiket (non-fare box) diantaranya melalui kerjasama pihak ketiga untuk pemasangan iklan dan komersialisasi (termasuk retail) di kawasan halte.
Sejumlah potensi pendapatan nontiket lainnya juga masih terus digali diantaranya pembangunan dan penyewaan depo bus dan stasiun pengisian baterai untuk bis listrik, franchise, training, dan manajemen armada bus untuk kota lain.
Baca Juga: Natasha 'Black Widow' dan Disney Akhirnya Berdamai, Black Widow 2 Siap Diproduksi?
Sementara itu, menurut Dr. Farhad H. Mahfud selaku Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta menegaskan bahwa hal serupa juga terjadi di MRT yang terus berupaya mengeksplorasi berbagai potensi revenue di luar tiket (non-fare box).
