JURNALGAYA - Adik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebut kebijakan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) keliru.
"Indonesia berpotensi super power kelautan, produk kelautan, kita harusnya besar bukan Vietnam. Kbijakan menteri lama keliru. Melarang budi daya lobster, itu keliru. Susi keliru menurut saya," ujar Hashim dalam jumpa persnya, Jumat 4 Desember 2020.
"Justru yang dirugikan nelayan. Banyak nelayan miskin ditutup di Jabar, NTT, NTB," tambah dia.
Baca Juga: Marah, Prabowo Sebut Angkat Edhy dari 'Selokan' 25 Tahun Lalu, Setelah Sukses 'Mengkhianati'
Hashim pun mengatakan dirinya lebih setuju ekspor tripang, karena lebih menjanjikan dibanding lobster. Tripang banyak dicari untuk obat di Jepang dan Korea.
Kemudian ada perkataan Hashim yang menyinggung Susi Pudjiastuti terkait nelayan. Ucapan tersebut dipermasalahkan oleh Susi.
Hal itu disampaikan Susi dalam akun Twitternya. Ia mendesak Hashim menyebutkan data nelayan yang ditangkap olehnya saat menjadi Menteri KKP.
"Tuan Hasyim yth, Mohon info nama, alamat nelayan yg ditangkap oleh susi ?????," tegas Susi.
Baca Juga: Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo: Kami Didzalimi! Kami Tidak Memiliki Izin Ekspor Lobster
Tak cukup sampai di situ, Susi meretweet postingannya, kemudian menuliskan:
"Saya tunggu jawaban anda," tutur Susi.
Seperti diketahui, kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menyeret beberapa nama, di antaranya adik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Dalam konferensi pers hari ini di Pluit, Jakarta Utara, Hasjim buka suara. Ia membantah segala tudingan dan menegaskan tidak terlibat dalam kasus suap tersebut.
Dirinya pun merasa didzalimi. Selama puluhan tahu berbisnis di industri kelautan dan perikanan, dia belum pernah ekspor lobster.
Tidak terima atas semua fitnah, Hashim menggandeng pengacara kenamaan Hotman Paris.
Baca Juga: Mewahnya Menyesap Kopi Hangat di Kedai Uwat yang Hits di Cimahi, Cek Tempatnya Ya!
Baca Juga: Adik Prabowo: Saya Tidak Rela Anak Saya Jadi Korban Fitnah Jahat! Saya Tidak Rela!
"Saya atas nama Djojohadikusumo merasa prihatin dan dizalimi atas fitnah anak saya dan saya sangat merasakan hal ini," ungkap Hasyim saat menggelar jumpa pers di sebuah kafe di Pluit, Jakarta Utara, Jumat 4 Desember 2020.
Meski telah berbisnis di bidang kelautan selama lebih dari 30 tahun, namun hingga saat ini perusahaan yang dimiliki keluarga Hashim, PT Bima Sakti Mutiara tidak melakukan ekspor lobster.
"Keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan, yaitu budidaya mutiara. Namun untuk lobster, hingga saat ini kami tidak memiliki izin ekspor," terang Hashim.
Hingga saat ini perusahaan miliknya masih mengurus terkait izin ekspor benih lobster.
Baca Juga: Bandung Zona Merah Lagi, Ruas Jalan dan Keramaian Ditutup Mulai Pukul 18.00, Berlaku 14 Hari!
"Lima tahun lalu bisnis mutiara mengalami mandek dan kami terus merugi. Saat ini kami miliki 214 karyawan di Nusa Tenggara Barat (NTB)."
"Lalu, timbul ide untuk ajukan disferivikasi diluar mutiara, yaitu teripang, lobester dan lainnya."
"Dan khusus lobester itu kan dilarang untuk dibudidaya apalagi ekspor. Jadi, di menteri baru kemudian ajukan izinnya, dan itu masih dalam proses hingga saat ini," tambahnya.
Belum punya izin ekspor
Dikutip dari pikiran-rakyat.com, Hotman Paris ditunjuk Hashim untuk menjadi kuasa hukumnya.
Baca Juga: Edhy Prabowo Seorang Pengangguran Berperilaku Baik, Sebelum Diangkat Prabowo Subianto dari 'Selokan'
Hotman menjelaskan, perusahaan milik Hashim hingga saat ini masih belum melengkapi dokumen persyaratan izin ekspor lobster.
"Sampai saat ini, PT Bima Sakti Mutiara masih menunggu kelengkapan izin ekspor ada empat lagi yang belum dapat untuk bisa menjadi eksportir lobster," terang Hotman.
Hotman menjelaskan, saat ini perusahaan yang dimiliki Hashim baru memiliki izin untuk budidaya dan karantina lobster. Namun untuk izin ekspor masih belum diberikan.
Sehingga, dikatakan Hotman perusahaan milik keluarga Hashim dipastikan tidak terlibat dalam kasus ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan Edhy Prabowo.
"Banyak yang berpikir kami sudah punya izin ekspor. Namun saya tegaskan, di sini sampai sekarang kami belum dan masih mengurusnya, mohon itu diluruskan. Jadi dengan adanya pencatutan nama ini, kami merasa dizolimi," pungkas Hashim.***