JURNALGAYA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulang kali disampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, harus terus didukung dan dikawal.
Menurut dia, upaya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945.
"Pemerintah Indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan," kata Sukamta di Jakarta, Rabu 23 Desember 2020.
Hal itu disampaikan Sukamta menanggapi terus beredar pernyataan dari pihak-pihak di luar negeri seperti Dubes Israel untuk Singapura Sagi Karni dan Chief Executive Officer U.S. International Development Finance Corporation, Adam Boehler.
Baca Juga: Dewan Pers Sebut Kesejahteraan Wartawan Menurun di Masa Pandemi Covid-19
Mereka terus menyuarakan bahwa Indonesia akan mendapatkan bantuan dan akan memberikan dampak ekonomi jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Sukamta berharap berharap pemerintah Indonesia tidak tergiur bantuan ekonomi karena harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi.
Dia menilai, apapun bentuk kerjasama dengan Israel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan menciderai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam.
Baca Juga: Operasi Lilin, Polisi Setiap Hari Sediakan 500 Alat Tes Cepat Antigen di Rest Area
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.
"Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mideterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui Inisatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional," ujarnya.
Dia menilai situasi tersebut bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina-Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal itu menurut dia mengingat dalam persoalan Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel.
Baca Juga: Tips untuk Hadirkan Suasana Natal di Rumah
"Menjelang akhir kepemimpinan Donald Trump, pemimpin-pemimpin Amerika Serikat dan Israel terus berusaha mendorong banyak negara yang bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel," katanya.
Dia mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko melakukannya dalam beberapa bulan terakhir dengan berbekal iming-iming bantuan ekonomi, investasi bahkan kompensasi geopolitik.***