JURNAL GAYA----Satgas Penanganan Covid 19 menilai, secara umum kesiapan daerah untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 sudah cukup baik.
“Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 berjalan dengan lancar,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito Wiku dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Jurnal Gaya dari Antara, Sabtu 26 Desember 2020.
Menurut Wiku, untuk distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan pada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi pada tingkat penularan yang tinggi.
Baca Juga: Mengancam Pemukiman Penduduk, BKSDA Amankan Harimau di Aceh Singkil
Terkait uji klinis vaksin Sinovac saat ini tengah berlangsung dilakukan di Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma, kata dia, yang dilakukan melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.
Hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA).
Sementara terkait vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, adalah kandidat vaksin yang akan digunakan mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.
Ditargetkan, setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar dapat dikeluarkan tahun 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Sabtu 26 Desember 2020, Elsa Tak Tinggal Diam, Nekad Palsukan Tes DNA?
Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021," kata Wiku.
Pemerintah saat ini tengah gencar mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi COVID-19 agar kekebalan komunitas atau herd Immunity semakin mudah tercapai.
Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat minim efek samping dan tentunya halal," katanya.
Baca Juga: Gus Mus Pesan Jangan Korupsi dan Rangkul Semua Pihak Saat Ditemui Menteri Agama Gus Yaqut
Untuk masyarakat yang menolak, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi, agar tercapai herd immunity.