Susi Pudjiastuti Memohon Bantuan Megawati Soekarnoputri: Please Ibu

21 Maret 2021, 15:54 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti /Tangkapan layar Instagram susipujiastuti115/


JURNAL GAYA - Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras mendapat penetangan dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti resah.

Menurutnya, impor beras dapat menyebabkan para petani menderita karena harga bakal mengalami kecenderungan turun.

Sehubungan hal itu, ia pun memohon bantuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendorong penghentian rencana tersebut.

“Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor ... please Ibu .. you are the one can make it happen,” cuitnya melalui akun Twitter pribadinya, Minggu, 21 Maret 2021.

Baca Juga: Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan Minta Ridwan Kamil Segera Melantik, Demi Percepatan Kab Bandung

Susi Pudjiastuti mengungkapkan garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Jika lebih maka harga garam petani bisa hancur.

Menurutnya, aturan ini pernah dibuat di pada saat ia menjabat Menteri KKP. Namun demikian, aturan tersebut kemudian dicabut.

“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” jelasnya.

Baca Juga: Ikbal Fauzi 'Rendy' Ikatan Cinta Menikah, Tagar #Hari Patah Hati Pondok Pelita Jadi Trending,Netizen: Sold Out

Sebenarnya PDIP pun menyayangkan rencana Mendag M Lutfi yang dinilai ngotot untuk melakukan impor beras dan garam.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru-baru ini.

Dikatakan, PDIP menyesalkan rencana impor tersebut. Dia juga meminta Mendag Lutfi membangun dialog, menyerap aspirasi, dan mengemukakan data yang objektif sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga: KPK Sita Barangbukti dari Kantor Bappeda Jabar, Lengkapi Korupsi Suap Indramayu

"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," ujarnya.***

Editor: Dini Yustiani

Tags

Terkini

Terpopuler