SBY Bongkar Isu Pelengseran Jokowi: Erick Thohir Diganti, Sri Mulyani Harus Tanggung Jawab

20 Oktober 2020, 10:56 WIB
Pertemuan SBY dan Jokowi. /Istimewa


JURNAL GAYA - Isu Presiden Jokowi akan dilengserkan dari tampuk kekuasaan, semakin mengemuka. 

Bahkan sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Gatot Nurmantyo, dituding menjadi menjadi biang keladinya.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut dituduh ingin menjatuhkan Joko Widodo dari jabatan sebagai Presiden RI.

Baca Juga: Cuti Bersama Oktober Ini, Jokowi Tak Main-main Ingatkan Lonjakan Penyebaran Covid 19

Dalam perbincangannya dengan Refly Harun, Gatot mengatakan tuduhan tersebut sangat tidak beralasan. Mengingat dia dan Din Syamsuddin kini rakyat biasa, yang tidak punya power lagi.

“Saya dan Pak Din Syamsuddin itu punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara kemudian Prof Din Syamsuddin juga bukan lagi ketum PP Muhammadiyah. Sudah tidak punya anak buah, bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan?,” ungkap Presidium KAMI ini dalam kanal Refly Harun di YouTube belum lama ini.

Dia balik mempertanyakan terhadap pihak-pihak yang menuduhnya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, apakah selama ini ada indikasinya.

Baca Juga: Waspada! Norovirus Masuk Indonesia, Cegah Sebelum Tubuh Terpapar Virus

“Apakah selama ini saya memang ada indikasi seperti itu?,” sambungnya.

Sementara itu mengutip dari Zona Jakarta dalam artikel berjudul SBY Bongkar Isu Panas Jokowi Dikudeta : Erick Thohir Diganti, Sri Mulyani Harus Tanggung Jawab, Ahli Tata Hukum Negara Refly Harun juga membeberkan adanya kelompok-kelompok yang ingin mengkudeta/melengserkan Presiden Jokowi.

"Ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi," tutur Refly seperti dikutip zonajakarta.com dari kanal Youtube Refly Harun, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Baru Dilaunching, iPhone 12 Peminatnya Kalahkan iPhone 11

Tapi politisi PDIP TB Hasanuddin menyebut tak mungkin sekarang ada yang bisa melengserkan Jokowi.

"Rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," tutur Hasanuddin, seperti dikutip zonajakarta.com dari RRI, Rabu, 14 Oktober 2020 lalu.

Adanya isu Jokowi hendak dikudeta, Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sudah memposting sebuah tulisan di akun facebooknya mengenai kasus keuangan di Jiwsraya.

Baca Juga: Jokowi Menyimpan Segudang Harapan Dibalik Penamaan Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi

PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR, judul SBY dalam tulisannya di facebook.

Tulisan yang diunggah pada 27 Januari 2020 tersebut rupanya membahas mengenai kasus keuangan salah satu BUMN, PT Asuransi Jiwasraya.

Tulisan SBY di akun FB nya yang diunggah pada Januari 2020 silam FB

Baca Juga: HP OPPO Turun Harga! Ini Sederet Tipe dengan RAM 8 GB yang Banderolnya Makin Terjangkau

Kasus ini bermula pada tahun 2006 dan merembet-rembet hingga pemerintahan SBY disalahkan atas kejadian ini.

"Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?" tulis SBY, seperti dikutip zonajakarta.com dari Facebook Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (19/10/2020).

Jelas SBY meradang dituding sebagai biang kerok kasus ini.

Baca Juga: Kisah Tragis Mantan Istri Raja Thailand, Dicabut dari Kebangsawanan hingga Diasingkan

Tapi ternyata ada udang dibalik batu dan membuat SBY terperangah dengan apa yang sebenarnya terjadi.

"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," tutur SBY.

"Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," jelas SBY.

SBY mengungkap adanya pihak yang ingin menjatuhkan sejumlah tokoh ketika kasus Jiwasraya memanas, salah satunya adalah Jokowi.
Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," terang SBY.

Meski demikian SBY tidak mau berburuk sangka dimana siapa yang benar atau salah memang harus dibuktikan di pengadilan.

"Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah," tegasnya.***Beryl Santoso

Baca Juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Utang Indonesia Disorot, Jumlahnya Melesat Jadi Segini
  
 

Editor: Dini Yustiani

Sumber: Zona Jakarta

Tags

Terkini

Terpopuler