JURNALGAYA - Masyarakat anti korupsi (MAKI) meminta lembaga anti rasuah KPK, turun tangan dalam pengungkapan kasus baru yang melibatkan koruptor Djoko Tjandra.
Hal itu, terungkap dalam acara Mata Najwa, yang mengupas tentang lanjutan kasus buronan 11 tahun tersebut.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan, banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus dan persidangan yang menyeret Djoko Tjandra dan tersangka lainnya. Salah satunya, kasus yang menjerat Jaksa Pinangki.
Baca Juga: Di Mata Najwa, MAKI Ungkap 3 Politisi Kunjungi Djoko Tjandra di Luar Negeri, Siapa Mereka?
Baca Juga: Masa Pandemi, Ayo Eksplor Hobi Baru!
"Kesaksian Rahmat ini harus didalami. Apakah Rahmat yang diajak Pinangki untuk menemui DT, atau sebaliknya," ujar Boyamin.
Seharusnya, saat persidangan dikonfrontasi. Prosesnya detilnya seperti apa. Akan tetapi, pihak jaksa penuntut umum (JPU) tak mendalami tahapan ini. Padahal, pertemuan antara Rahmat, Pinangki, dan Djoko Tjandra itu jelas ada.
Keterlibatan Pinangki, yang ternyata tidak punya jabatan strategis di Kejaksaan Agung ini, terkait dengan mengurus fatwa untuk Djoko Tjandra.
Baca Juga: Di Mata Najwa, MAKI Ungkap 3 Politisi Kunjungi Djoko Tjandra di Luar Negeri, Siapa Mereka?
Baca Juga: Cara Belanja Hemat untuk Meriahkan 11.11, Lihat Caranya Disini
Makanya, perlu pihak penguat supaya dipercaya. Terlebih lagi, Rahmat ini kenal dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.
Hal itu, terlihat dari foto antara Rahmat dan Jaksa Agung yang sudah beredar luas di dunia maya.
Dengan kondisi ini, JPU sepertinya ada beban psikologis. Sehingga, tidak mendalami tahapan ini. Termasuk peran Rahmat ini.
"Di sinilah, jatahnya KPK. Berani tidak KPK turun tangan membuka kasus baru ini. Sehingga jadi terang benderang. Apalagi, kasus DT ini menyeret para penegak hukum di lingkungan Bareskrim dan Kejagung," ujar Boyamin.***