Network
JURNALGAYA - Kasus hukum yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo masih bergulir. Ia ditangkap KPK karena dugaan korupsi ekspor bayi lobster.
Jika Edhy mundur atau diberhentikan dari jabatannya, maka kursi itu akan diperebukan partai. Setidaknya Partai Golkar dan PDI Perjuangan dinilai akan memperebutkannya.
"Posisi KKP ini akan direbutkan parpol lain, karena sepertinya sulit diberikan lagi ke Gerindra. Bisa jadi rebutan PDIP dan Golkar," kata Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf kepada RRI.co.id, Rabu (25/11/2020).
Baca Juga: Kongkalikong Izin Ekspor Benih Lobster di KKP, Fahri Hamzah: Saya Rugi Rp 200 Juta
Baca Juga: Nazwa Sindir Fahri Hamzah yang Tak 'Galak' Lagi di Kasus Baby Lobster
Selain itu, kata dia, elektabilitas Gerindra terancam akan turun di Pilkada 2020 maupun di Pemilu 2024.
"Gerindra akan turun elektabilitasnya, karena selain sudah ditinggalkan pemilih Islam, juga tidak lolos ujian di pertama kalinya masuk dalam kekuasaan," kata ia.
Gde Siriana juga menyesalkan persoal korupsi di tanah air belum juga terselesaikan sejak reformasi.
"Tapi secara nasional ini menunjukkan sejak reformasi makin ke sini makin melahirkan rezim korup. Zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2 periode 7 menteri tersangkut korupsi. Awal periode 2 Jokowi sudah 3 menteri. Ini bukti bahwa Reformasi 98 tidak menghasilkan apa-apa, tidak memperbaiki sistem menjadi lebih baik. Hanya berganti aktor-aktornya saja," tegasnya.
