Network
JURNALGAYA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional menyoroti potensi praktik korupsi yang dapat melebar di tengah krisis akibat pandemi virus corona (COVID-19).
“Di tengah keprihatinan yang mendalam ini, krisis COVID-19 menciptakan peluang lain untuk melakukan tindak korupsi,” kata Guterres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 9 Desember 2020.
Pernyataan Sekjen PBB tersebut terkesan menampar pemerintahan di Indonesia. Hal itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
Dalam situasi krisis yang melanda berbagai negara, Guterres mengatakan bahwa pengawasan cenderung menjadi lebih lemah, terutama di tengah upaya pemerintah untuk segera membelanjakan anggaran negara guna memulihkan perekonomian, menyediakan bantuan darurat, serta membeli pasokan medis.
Baca Juga: Najwa Shihab: Pandemi Terbukti Lahirkan Kebiasaan Baru, Kecuali Perilaku Politikus dan Pejabat Kita
Risiko terjadinya tindak penyuapan dan praktik mengejar keuntungan juga meningkat seiring dengan pengembangan vaksin dan pengobatan COVID-19.
Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat di berbagai belahan dunia telah menyuarakan kemarahan terhadap para pemimpin dan pemerintah yang korup.
Dalam situasi krisis seperti saat ini, Sekjen PBB menekankan bahwa korupsi merampas sumber daya dari masyarakat yang membutuhkan bantuan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi, memperlebar jurang kesenjangan yang besar dan semakin terungkap dengan adanya pandemi, dan menghambat pemulihan segera.
“Kita tidak dapat membiarkan dana stimulus dan sumber daya darurat yang vital ini diselewengkan,” ujarnya.
