Network
JURNALGAYA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyatakan kesiapannya dimusuhi oleh satu republik.
Namun pernyataan tersebut dilontarkannya bukan tanpa alasan. PSI berupaya untuk menjaga uang rakyat agar dikeluarkan sesuai kebutuhan.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap," kata Tsamara pada akun twitter resminya @TsamarDKI, Selasa 15 Desember 2020.
Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap. https://t.co/lZyTz1vSjN— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 15, 2020
Seperti diketahui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diwarnai aksi meninggalkan ruang rapat (walk out), Senin 14 Desember 2020.
Baca Juga: 15 Desember Mendatang, McDonald's Turut Meriahkan ShopeePay Day
Semua anggota DPRD DKI Jakarta, selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan aksi walk out saat PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Baca Juga: Dapat Tekanan Dalam Ungkap Kasus Penembakan FPI, Komnas HAM Ungkit Soal Atensi Presiden Jokowi
"Risiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp 700 juta per bulan. Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," ujar Tsamara.
Resiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji & tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp 700 juta per bulan.
Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan.https://t.co/e5iQpoGH5T— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 15, 2020
"Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami disini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat," katanya.
