Network
Komitmen itu ia sampaikan pada pertemuan Aliansi Global Mediator Perempuan yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-74 di New York, Amerika Serikat.
Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin Ngobrol Serius Bareng dr Tirta
Berdirinya SEANWPNM pun menjadikan Asia Tenggara sebagai pelopor jaringan juru runding perempuan di Asia. Jaringan itu pun menambah daftar jejaring juru runding perempuan lainnya yang telah terbentuk di wilayah Afrika, Arab, negara-negara persemakmuran Inggris, Skandinavia, dan Mediterania.
Data terbaru Council on Foreign Relations (CFR) menunjukkan keterlibatan perempuan sebagai penengah dan juru runding masih tertinggal jauh dari laki-laki. Lembaga kajian nonprofit itu menunjukkan keterlibatan perempuan pada perundingan damai di Afghanistan hanya mencapai 10 persen, sementara di Libya sebanyak 20 persen. Bahkan, tidak ada perempuan yang terlibat dalam perundingan damai di Yaman, kata CFR lewat laporannya.
CFR merupakan lembaga kajian yang berkedudukan di Amerika Serikat dan telah berdiri sejak 1921.
Terkait itu, Retno berharap SEANWPNM dapat memberi warna baru dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya demi menghindari aksi saling menyalahkan (finger pointing) pada tiap perundingan.
Baca Juga: Di Luar Perkiraan, Menhub Budi Karya Ucapkan Terima Kasih kepada Masyarakat
Pendekatan itu, menurut Retno, merupakan salah satu cara menyentuh akar permasalahan konflik sehingga perdamaian dapat terpelihara.
Dalam pertemuan itu, enam anggota komite yang hadir di antaranya adalah Shadia Marhaban (Indonesia), Dr Emma Leslie (Kamboja), Prof Miriam Coronel-Ferrer (Filipina), Lilianne Fan (Malaysia), Leonésia Tecla da Silva (Timor-Leste) dan Angkhana Neelapaijit (Thailand).
Anggota komite asal Indonesia, Shadia Marhaban, menyampaikan SEANWPNM akan memperluas jangkauan dan merangkul lebih banyak penengah dan juru runding perempuan di Asia Tenggara.
