Network
JURNAL GAYA-----Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menegaskan secara pribadi dan partai tempatnya bernaung, menyetujui upaya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, terdapat beberapa poin yang menjadi catatan.
Netty mengatakan, vaksinasi adalah solusi jangka panjang untuk menurunkan kurva Pandemi Covid-19.
"Kenapa kita menyuarakan beberapa poin yang harus menjadi catatan pemerintah, karena kita ingin pastikan vaksin apapun mau yang dibeli, dikerjasamakan dengan berbagai negara, catatannya ada tiga," ujar Netty kepada wartawan, Senin 11 Januari 2021.
Baca Juga: Rilis Trailer, Film Nussa Segera Tayang di Bioskop
Menurut Netty, tiga catatan itu adalah pertama harus memenuhi aspek keamanan, kemudian yang kedua khasiat atau kebermanfaatan dan yang ketiga kualitas. Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah mampu menghadirkan sebuah ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat halal yang dilalukan oleh MUI.
"Kalau itu dilakukan oleh pemerintah maka ini akan mampu membangun kepercayaan di tengah masyarakat," katanya.
Netty mengatakan, dewasa ini begitu banyak berita yang simpang siur mengenai vaksinasi Covid-19. Sehingga informasi tersebut harus diperjelas oleh pemerintah dengan memastikan bahwa (vaksin) yang dibeli atau yang disiapkan adalah vaksin yang memenuhi tiga aspek.
Baca Juga: TERUNGKAP, Ini Alasan Rhoma Irama Jadikan Musik Sebagai Media Dakwah
"Yang kedua kita juga berharap bahwa bukan hanya tentang pengadaan vaksin tapi proses vaksinasinya harus dilalukan sebaik-baiknya," katanya.
Apalagi, kata dia, setiap imunisiasi yang dilakukan pasti terdapat KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Itulah kenapa PKS meminta pemerintah untuk tidak terburu buru untuk menunggu hasil uji klinis tahap 3 yang dilakukan oleh FK Unpad di Bandung terhadap 1.620 relawan.
"Kita berharap hasil uji klinis ini dipublikasikan kepada masyarkat dengan transparan, akuntable, penuh kejujuran dan kemudian badan pom bekerja secara independen mengeluarkan Emergency Use Authorization sehingga vaksin ini bisa digunakan," katanya.
Baca Juga: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Calon Kuat Kapolri, Pernah Jadi Ajudan Jokowi
Vaksin, kata dia, memang bukan satu satunya upaya pemutus pertarungan melawan Covid-19. Terdapat banyak yang harus terus diperbaiki, termasuk pola 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).
Netty juga memiliki rumus lainnya, yaitu plus 3T (tes, tracing, treatment).
"Nah ini kewajiban pemerintah yang harus kita minta agar terus diperbanyak yaitu tes, tracing, trearment," katanya.
Terlebih selama ini, positivity rate Covid-19 di Indonesia masih tinggi, artinya akses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih banyak. Sehingga bisa kita pastikan mana klaster mana zona yang harus terus mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Baca Juga: Nah Lho! Ridwan Kamil Sebut Kalau Warga Tak Patuh PSBB Bisa Lebih Lama Tak Hanya Dua Pekan
Begitu pula dengan upaya tracing, mengingat sebelumnya sempat terdapat klaster pilkada dan sekarang klaster keluarga sudah tidak bisa dihindari.
Untuk memaksinalkan upaya 3M dan 3T ini, menurut Netty, dibutuhkan keteladanan dari pejabat publik. Jangan sampai penjabat publik tersebut kontradiktif dengan yang imbauan kepada masyarakat.
