Politisi PDIP Tolak Vaksin COVID 19, Ribka Tjiptaning : Mending Jual Mobil untuk Bayar Denda

- 13 Januari 2021, 15:18 WIB

 

JURNAL GAYA – Disaat banyak pihak mendukung adanya vaksin COVID 19 sebagai harapan baru. Namun berbeda dengan Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang malah menolak vaksin COVID 19. Bahkan dirinya pun menolak  menolak untuk disuntik vaksin COVID-19 sinovac seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Ketakutan Ribka yang membuat dirinya menolak divaksin karena khwatir menimbulkan efek yang bisa merenggut jiwanya. Ribka mencontohkan ada vaksin menyebabkan 12 orang tewas di Sukabumi. Berdasarkan video yang beredar dalam siaran tunda Raker dan RDP di Komisi IX di kompleks parlemen memperlihatkan Ribka menolak vaksin tersebut.

Bahkan Ribka lebih baik membayar denda bersama anak cucunya, daripada divaksin COVID 19. “Gue lebih  baik membayar denda sekalian sama anak cucu daripada harus divaksin. Bahkan  bila perlu jual mobil untuk bayar denda” ucap Ribka.

Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma. "Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," beber Ribka.

Ribka menyatakan alasannya menolak vaksin Covid-19 karena pengalaman-pengalaman buruk tentang vaksin di Indonesia. Ia menceritakan beberapa kasus yang menunjukkan efek buruk dari vaksin. "Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya dalam video tersebut.

Dalam rapat tersebut, Ribka kembali menegaskan bahwa ia menolak vaksin Covid-19. Ia menyebut, pemaksaan vaksinasi juga termasuk bentuk pelanggaran HAM. "Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa, pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," tegasnya. ***

Editor: Dini Yustiani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x