Network
"Hanya manajemen data masih jadi kendala, yang data untuk divaksin ternyata tidak 100 persen seperti yang ditargetkan atau dipilih via SMS, jadi dari 100 persen yang harusnya datang itu tidak semuanya datang," katanya.
Karena itu, menurut Emil, pihaknya akan berupaya melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa yang divaksin atau tidak.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Mengingatkan Masyarakat Siaga Hadapi Bencana di Wilayah Jateng
"Supaya kami mudah melacak. Karena datanya ada di pemerintah pusat kami gak tau, karena kami gak tau maka kami gak bisa melakukan pertolongan, tidak ada transportasi ataukah tidak ada terberi tahu," katanya.
Emil menilai, kendala tersebut mesti segera dibenahi agar manajemen vaksinasi untuk masyarkat umum pada tahap dan empat bisa lebih baik.
Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Keluarkan Awan Panas Guguran Sejauh 1.000 Meter
Hal lainnya, kata dia, dari 90 orang tokoh masyarakat yang ditargetkan mengikuti vaksinasi pada tahap pertama ini tidak semuanya bisa mengikuti penyuntikan. Karena, tidak lulus dalam syarat kesehatan.
"Ini jadi pelajaran bahwa ketika hari H penyuntikan ini tidak bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi, jadi target sekian puluh ada 21 orang yang ditunda menunggu," pungkas Emil.
