Kudeta Militer di Myanmar, Pimpinan DPR Sampaikan Rasa Keprihatinannya

JURNAL GAYA - Myanmar sedang berada dalam kondisi menegangkan setelah pimpinan pemerintahan diamankan Junta militer. 

Militer menuduh telah terjadi kecuranga saat pemilu yang berlangsung sebelumnya. 

Penangkapan Aung San Suu Kyi beserta Presiden Win Myint dan beberapa tokoh penting lainnya  menimbulkan keprihatinan negara-negara sahabat termasuk Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Sebut PPKM Gagal, Ganjar Pranowo Larang Warganya Keluar Rumah Akhir Pekan ini

Lembaga legislatif Republik Indonesia yakni DPR ikut angkat bicara atas ekskalasi politik di sana.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan dinamika politik di Myanmar yaitu terjadi kudeta militer pada Senin (1 Februari 2021), dan mengimbau negara tersebut mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Azis menjelaskan, Piagam ASEAN berisikan komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia menilai perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.

“Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip 'ASEAN Charter' (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021. Seperti dikutip dari ANTARA. 

Baca Juga: 5 Febuari Dimulai Pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta, Cek Cara Penggunaannya