Network
JURNAL GAYA - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule merasa bingung dengan permintaan Presiden Joko Widodo (JOkowi) agar masyarakat lebih aktif untuk mengkritisi pemerintah.
Soalnya faktanya banyak aktivis yang dipenjarakan dengan tuduhan “yang dicari-cari” oleh para pendengung saat kritis kepada pemerintah.
Disebutkan, dua aktivis senior Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat menjadi contohnya.
Saat keduanya kritis kepada pemerintah, kini mereka harus berhadapan dengan masalah hukum.
Bahkan tokoh Islam sekaliber Din Syamsuddin pun dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal.
Baca Juga: Sebut Tak Pernah Tangkap orang Kritis, Mahfud MD: Yang Diproses Hukum Orang Yang Melanggar Hukum
Sehubungan hal itu, Iwan Sumule mengingatkan bahwa demokrasi hadir bukan untuk membebaskan rakyat berpendapat.
"Memang ada aturan-aturan dalam demokrasi yang harus ditaati, tapi itu bukan dimaksudkan untuk memenjarakan atau membungkam rakyat yang kritis," ujar dia dalam keterangannya, Minggu, 14 Februari 2021.
“Demokrasi itu untuk membatasi kekuasaan, bukan batasi kebebasan berpendapat. Demokrasi itu adanya ‘rule of law’, tapi bukan untuk penjarakan rakyat,” lanjutnya.
