Network
“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu,” katanya.
Mantan wakil ketua DPR Ri ini menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. Menurut dia, ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference.
“Prinsip non-interference seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN,” ungkap wakil ketua GOPAC ini.
Fadli bersama BKSAP DPR RI juga mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar.
Baca Juga: Jhoni Allen Tuding Gatot Nurmantyo Bohong Soal Ajakan Partai Kudeta, 'Tak Penuhi Syarat'
“Tentu saja itu harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN,” katanya.
Fadli menjelaskan salah satu langkah yang akan diambil oleh BKSAP yaitu akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN.
“Antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government,” ujarnya.
Fadli mengatakan harus diingat pula bahwa tujuan AIPA dibentuk antara lain mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN.
Baca Juga: Moeldoko Sibuk Rebut Partai Demokrat dari AHY, Refly Harun: Seharusnya Kulo Nuwun ke Jokowi
