Network
JURNAL GAYA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa diam saja terkait konflik Partai Demokrat. Pasalnya, hal itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Dengan adanya kasus perebutan partai oleh anak buahnya, Refly menyatakan, Jokowi harus memberi ultimatum ke Moeldoko apakah ingin tetap menjadi pembantu presiden atau melanjutkan usaha merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Pak Jokowi harus memberikan pilihan, utimatum kepada Pak Moeldoko," katanya pada sebuah acara webinar, Kamis 11 Maret 2021.
Menurutnya, hal itu penting sebagai sinyal istana tidak terlibat mengenai konflik Demokrat. Moeldoko harus memilih antara kedua jabatan tersebut.
Baca Juga: Tuding AHY Palsukan Akta Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Bakal Lapor ke Polisi
Menurut Refly, langkah tersebut perlu dilakukan Jokowi karena sebagai Kepala Negara Jokowi harus meyakinkan publik bahwa ia tidak diam.
Disebutkan, dengan diamnya Jokowi sejak isu kudeta itu diungkap AHY pada awal Februari lalu bisa menimbulkan interpretasi bahwa memang bisa mereguk keuntungan bila Demokrat jadi dikuasai Moeldoko.
"Saya bahkan berspekulasi bahwa bisa jadi Demokrat ini tidak hanya untuk Pak Moeldoko untuk bargaining power dia di 2024, dan hari ini tapi bisa juga untuk kepentingan Presiden Jokowi sendiri," katanya.
Baca Juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Melorot, Pasien Positif Bertambah 5.144 Orang
Ia pun meragukan kalau Jokowi tak mengetahui adanya kasus tersebut meski Juru Bicara Istana menyatakan demikian.
