Network
JURNAL GAYA - Relawan Jokowi mendesak agar Moeldoko mundur dari jabatan kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sehingga bisa fokus menangani konflik politik setelah terpilih sebagau ketua umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jumat, 5 Maret 2021.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait menilai tidak tepat jika ada pihak-pihak yang memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya.
"Seharusnya Moeldoko secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala KSP karena posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB akan memakan waktu dan energi yang besar untuk mengelola partai yang sedang berkonflik," katanya, Senin, 8 Maret 2021.
Dia menilai rangkap jabatan Moeldoko sebagai kepala KSP dan ketua umum Partai Demokrat berbeda dengan Airlangga Hartarto yang menjabat ketua umum Golkar sekaligus menko perekonomian atau Soeharso Monoarfa yang kini menjabat menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus ketua umum PPP.
Sebagai kepala KSP, Moeldoko mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar karena harus melakukan pengawasan dan memonitor kinerja seluruh kementerian.
"Itu memerlukan fokus kerja yang luar biasa tinggi. Singkatnya mundurnya Moeldoko dari jabatannya sebagai kepala KSP akan meringankan kerja beliau sekaligus fokus menyelesaikan konflik internal dalam tubuh Partai Demokrat," kata Hendrik.
Almisbat juga menilai mundurnya Moeldoko sebagai kepala KSP secara otomatis akan menepis tudingan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, terlibat dalam kasus perpecahan di tubuh Partai Demokrat.
Baca Juga: Anies Baswedan Larang Warga DKI Jakarta Pelesiran di Masa Liburan
