Network
JURNAL GAYA – Pengamat politik Refly Harun ikut menanggapi kisruhnya Partai Demokrat pasca Moeldoko diangkat jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Refly mengungkapkan seharusnya Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Moeldoko melepaskan jabatannya.
Baca Juga: Yel-yel Lawan..Lawan...Lawan Moeldoko Sekarang Juga Menggema dari Kader Demokrat AHY
"Kalau mau terus ambil Partai Demorkat maka Moeldoko harus menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden atau diberhentikan Presiden Jokowi,” ujar Refly, dikutip Senin, 8 Maret 2021. Ditambahkannya, masalah ini bukan terletak pada boleh atau tidaknya merangkap jabatan. Namun ditegaskan Refly, harus menjalani salah satu dari dua kemungkinan tersebut untuk memperjelas bagaimana posisi Istana dalam kasus kisruh Partai Demokrat ini.
"Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya tapi soal memastikan yang namanya istana bersikap atau bertindak netral,” tegasnya.
Pihak istana pun dikatakan Refly harus memberikan tindakan tegas mengenai sikap Moeldoko ini. “Karena kalau istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Jenderal Moeldoko maka istana atau Presiden Jokowi dengan gampang dituduh berada di balik semua ini," ujarnya.
Baca Juga: Ada Intimidasi Agar Hadir di KLB Demokrat, DPD Jakarta Ungkapkan Adanya Iming-iming Uang dan Jabatan
Jika Jokowi tidak memberikan sanksi apapun kepada Moeldoko, publik akan menilai Jokowi memberi izin tindakan Moeldoko tersebut. "Paling tidak Jokowi dalam tanda kutip merestui menyetujui pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko. Karena itu untuk memastikan bahwa istana tidak terlibat ya pilihannya tadi. Ambil Partai Demokrat keluar dari KSP atau tetap KSP lepaskan Demokrat," bebernya.
Baca Juga: AHY Sebut Moeldoko Miliki Ambisi Pribadi Mendongkel Kepemimpinan Merebut Partai Demokrat
