Network
JURNAL GAYA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus kerumunan warga menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hendak meresmikan bendungan untuk Food Estate di Maumere, Nusa Tenggara Timur berbeda dengan kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS).
Menurutnya, peristiwa kerumunan rakyat Maumere menyambut Jokowi sebagai luapan ungkapan kegembiraan secara spontan tanpa motif politik dan ideologi sehingga tidak berujung pidana.
Berbeda dengan kerumunan pendukung Habib Rizieq, lanjut dia massa diundang dan terorgaidir dan berujung sebagai tindak pidana.
"Peristiwa kerumunan di Maumere tidak lebih daripada sekedar luapan ungkapan kegembiraan secara spontan tanpa motif politik dan ideologi. Sedangkan kasus kerumunan massa Rizieq Shihab pada 10 - 11 November 2020 massa diundang dan diorganisir, sehingga berimplikasi sebagai tindak pidana secara belapis dan bermotif politik dan ideologi," ungkap Petrus dalam keterangannya, Minggu, 28 Februari 2021.
Baca Juga: Kritik Anies Baswedan, Marzuki Alie Jadi Bulan-bulanan Netizen
Sehubungan hal itu, Petrus berharap tidak ada lagi pihak yang menyamakan dua peristiwa tersebut.
Iapun menyatakan, mereka yang mencoba menyamakan dua peristiwa itu menggunakan logika sesat.
"Mereka yang menggunakan logika terbalik, sesat dan mereka yang hanya suka nyinyir melakukan politicking pada setiap aktivita kenegaraan Presiden Jokowi di mana pun, untuk memaksa publik percaya pada sikap mereka," katanya.
Advokat PERADI itu mengungkapkan, menggeneralisir peristiwa kerumunan segelintir warga Maumere dengan kerumunan massa Habib Rizieq jelas tidak kompatibel dan tidak memiliki dasar hukum.
