Network
Padahal, menurut Saiful, Subur berada di nomor urut pertama pendiri dan deklarator sesuai dengan akta notaris sejarah berdirinya PD.
Baca Juga: Persib vs Persiraja Banda Aceh, Tim Maung Bandung Siap Hadapi Runner-up Grup C Piala Menpora 2021
Subur pula yang menjadi ketua umum pertama PD, dan mengantarkan SBY ke KPU, termasuk menandatangani pengajuannya sebagai calon presiden.
“Menghilangkan nama dan jasa Prof Subur berarti SBY berkhianat pada perjuangan orang-orang yang berjasa padanya, dan berjasa pada Partai Demokrat yang telah didirikan dan dideklarasikannya,” ujarnya.
Sebelum adanya keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) yang menolak pengesahan kongres luar biasa (KLB), menurut Saiful, SBY berulang kali menuduh pemerintahan Jokowi berada di balik rekayasa keributan internal PD. Saiful menambahkan, SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengolok-olok pemerintahan Jokowi sebagai pembegal demokrasi.
“Anehnya seperti tak tahu malu, setelah Kemkumham menolak pengesahan KLB, SBY dan AHY memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi dan Menteri Yasonna. Namun nampak hanya basa-basi karena tidak disertai permintaan maaf,” kata Saiful.
“Atas dasar semua itu, kami berpikir dan menyerukan agar SBY dan anak-anaknya segera mendatangi Presiden Jokowi, mendatangi Ibu Megawati, Prof Subur, Pak Yasonna dan lain-lain untuk meminta maaf dan mencium tangannya,” imbuh Saiful.
Menurut Saiful, meminta maaf dan mencium tangan orang yang pernah dizalimi merupakan suatu tradisi yang baik dan perlu dilestarikan.
“Pak Jokowi saja yang tidak bersalah apa-apa selalu menundukkan wajahnya di hadapan SBY dan para sesepuh tokoh negara, masak Pak SBY yang berlumuran dosa tidak mau meminta maaf dan mencium tangan Pak Jokowi yang kami sebut di atas?,” ucap Saiful.
