Network
Beebrapa contoh tindakan teror yang dilakukan KKB yakni membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah, dan merusak properti warga.
"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" tanya Bamsoet.
Politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan kalau penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua merupakan langkah inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.
"Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua," tegasnya kepada media.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Online Kabupaten Subang Sabtu, 8 Mei 2021
Menurut catatan sejarah, Bamsoet mengatakan kalau upaya diskusi dan diplomasi mengenai persoalan di Papua telah dimulai pada awal Pemerintah Indonesia dipegang Presiden BJ Habibie (1998-1999).
Melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, Presiden Habibie meminta maaf pada rakyat Papua dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi.
Saat peralihan pemerintah berganti ke Presiden Abdurrhaman Wahid atau Gus Dur, Pendekatan damai tetap dilanjutkan Gus Dur pada 1999.
"Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora," kata Bamsoet.
Baca Juga: Mamah Farah Cari-cari Celah Kesalahan Nana, Simak Bocoran Buku Harian Seorang Istri 8 Mei 2021
