Network
JURNAL GAYA - Pernyataan anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan (Fraksi PDIP) yang meminta Jaksa Agung mencopot Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda pada Rapat Kerja Komisi III dengan Kejagung, Senin 17 Januari 2022 mendapat kecaman dari berbagai kalangan.
Seperti halnya dari Robby Maulana Zulkarnaen Ketua Umum Paguyuban Sundawani Wirabuana yang juga Pengurus ICMI Orwil Jawa Barat.
Menurut Robby, pernyataan tersebut adalah sebagai bentuk ukuran ketidak profesionalan wakil rakyat yang seharusnya bisa mewakili rakyat dalam penyelesaian masalah bukannya justru membuat masalah.
"Ini sebuah kritikan yang sangat berlebihan dan melukai masyarakat sunda sebagai pemilik bahasa daerah, bahwa bahasa sunda dianggap sesuatu yang menakutkan serta bentuk kejahatan sehingga dia meminta Kejagung untuk memecat Kajati dalam rapat tersebut,"ujarnya.
Dalam pandangan Robby, Arteria tidak paham tentang UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya, perjuangan selama 72 tahun sejak republik ini merdeka.
Terutama bahasa Sunda, yang merupakan pemilik kebudayaan yang cukup sentral dalam pergaulan antar suku bangsa dalam perspektif sejarah maupun pada masa menuju dan berdirinya NKRI.
Apalagi Bahasa daerah diakui dalam konstitusi. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Jadi siapa pun, baik pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh rakyat Indonesia.
"Pernyataan Arteria Dahlan adalah ujaran kebencian yang disaksikan baik oleh sesama anggota DPR dan rakyat melalui media, dan dikhawatirkan sikap tersebut menular dan jadi sikap politik para politikus dan kader partai di tanah air, sehingga peminggiran terhadap bahasa daerah perlahan tapi pasti menggiring pada kematian bahasa daerah," jelasnya.
