Network
Masih menurut Adi, untuk 7.900 non-ASN ini pihaknya (Pemkot) harus melakukan cek ulang kinerja mereka.
Hal itu untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan analisis beban kerja di Pemkot Bandung.
"Ini harus secara bertahap kita lakukan karena kita deal with people. Mereka pasti ada keinginan dan harapan. Kalau untuk klerikal, sangat mungkin mereka dialihkan ke outsourcing. Tapi tetap kita lihat budget dulu," ungkapnya.
Adi juga berharap, sumber daya manusia (SDM) Kota Bandung harus produktif, efektif, dan efisien. Terutama bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Bisa jadi PNS ini merasa beban kerjanya jadi ringan karena banyak yang bantu dari non-ASN. Padahal, perhatian pak wali kota kepada PNS kita itu tinggi. Sebagai timbal balik, para PNS juga harus bekerja lebih keras," ujarnya.
Untuk mengefisiensikan jumlah tenaga kerja non-ASN, Adi menambahkan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung sebagai penyedia outsourcing.
"Efisiennya itu memang lebih sedikit orangnya, tapi lebih produktif. Kita akan kolaborasi juga dengan Disnaker. Sedangkan untuk para biro jasa, perlu ada edukasi terlebih dahulu," lanjutnya.
Berbagai Pemda dan Pemkot yang ada di Indonesia pada tahun 2023 yang akan datang, harus mulai menghapus tenaga honorer di wilayahnya, dan memberikan kesempatan untuk menjadi ASN dengan persyaratan yang ditetapkan.***
Kepala Diskominfo Kota Bandung
