Network
JURNAL GAYA - Seluruh bantuan pemerintah untuk menekan dampak pandemi sebaiknya digulirkan dalam bentuk tunai atau dikenal dengan istilah Bantuan Langsung Tunai (BLT), jangan barang. Dengan demikian, dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di sekitar mereka, khususnya yang berskala mikro.
Hal itu diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, dan Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar), Iwan Gunawan, di Bandung, Selasa, 8 September 2020.
Acuviarta mengatakan, dengan disalurkan dalam bentuk BLT, dampaknya akan lebih terasa bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tinggal di sekitar lingkungan penerima bantuan.
Baca Juga: Data Calon Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap III Disetorkan Pekan Ini
"Dengan bantuan dalam bentuk tunai, penerima bisa belanja di warung tetangga. Terserah mau berapa persen untuk konsumsi dan berapa yang lain," katanya.
Akan tetapi, menurut dia, dampaknya akan lebih besar dalam menggulirkan ekonomi masyarakat karena bisa menghidupi pelaku usaha mikro dan warung-warung kecil. Masyarakat juga bisa bebas membeli barang sesuai kebutuhan mereka.
Hal senada dilontarkan Iwan. Ia menilai, bantuan yang digulirkan dalam bentuk nontunai rawan kebocoran. Bahkan, nilai yang sampai kepada masyarakat jauh dibawah nominal yang dianggarkan oleh pemerintah.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Berlanjut pada Kuartal Pertama 2021
"Kalau bentuknya barang, pasti harus dibentuk panitia untuk menyiapkan barangnya. Ini cost. Belum lagi harga barang yang dibeli juga sudah ada margin untuk supplier," ujar Iwan.
