Network
JURNALGAYA--- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menawarkan bantuan rumah sakit (RS) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau, pasien Covid-19 di Jakarta membludak dan RS yang ada di Jakarta kesulitan menangani pasien COVID-19.
"Kami menawarkan karena keterisian rumah sakit di Jawa Barat masih baik, di angka 35 persenan. Maka kalau DKI kewalahan, kita menawarkan rumah sakit di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) juga silahkan untuk dipergunakan atas nama kemanusiaan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Bandung, Jumat 11 September 2020.
Emil mengatakan, ia menawarkan bantuan RS COVID-19 tersebut semata-mata demi kemanusiaan. Hal itu pun menjadi wujud kekompakan dan kolaborasi dalam menangani COVID-19 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi, inilah pentingnya kita memahami bahwa menangani COVID-19 jangan dipilah-pilah berdasarkan administrasi atau wilayah politik. Sesama manusia, sesama NKRI, kita harus kompak. Kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi karena kita sama-sama NKRI," paparnya.
Sementara itu, terkait pemberlakuan PSBB yang sudah diputuskan Anies Baswedan, Emil menjelaskan, strategi penanganan COVID-19 di Provinsi Jabar terbagi dua, yakni strategi Bodebek dan non-Bodebek.
"Kalau Bodebek itu harus satu frekuensi. Kalau pak Anies ke kiri kita ngikut ke kiri, kalau ke kanan kita ngikut ke kanan semata-mata karena klaster COVID-19 Jabar paling besar, hampir 70 persen ada di Bodebek," katanya.
Namun, kata Emil, penanganan COVID-19 di wilayah Bodebek sendiri sebenarnya tidak berubah. Pasalnya, hingga saat ini pun, Bodebek masih menerapkan PSBB yang diterjemahkan intensitasnya oleh bupati dan wali kota masing-masing.
"Jadi, sebenarnya Jakarta itu bukan hal baru (soal PSBB). Pembatasan, bukan pelarangan, pelarangan itu lock down. Kalau pembatasan itu diatur, yang boleh 11, yang gak boleh 15, itu terserah," katanya.
Jadi, kata dia, Bodebek akan menyesuaikan yang ada hubungan dengan dibatasinya di Jakarta. "Tapi kan ekonomi Bodebek tidak hanya urusan dengan Jakarta, ada eonomi sendiri, kemandirian, itu saya kira yang akan dilakukan," kata Emil.
Menurut Emil, dalam rapat bersama Anies Baswedan, Kamis (10/9) kemarin, dirinya sempat menyarankan agar Anies berkonsultasi lebih dalam kepada pemerintah pusat karena setiap kebijakan di DKI Jakarta dampaknya berkaitan erat dengan level nasional.
Berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dalam rapat tersebut, kata Emil, Anies sepakat untuk kembali berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Setelah itu, pihaknya akan kembali menggelar rapat untuk mengambil keputusan akhir.
"Jadi, kita menyepakati bahwa urgensi di Jakarta harus didukung oleh Jawa Barat, tapi mohon dikonsultasikan dengan pemerintah pusat karena setiap keputusan di DKI Jakarta berpengaruh juga, tidak hanya regional tapi nasional," paparnya.
Perlu diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menarik rem darurat dengan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul lonjakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta.
Pemberlakuan PSBB, kata Anies, didasari pertimbangan keselamatan mengingat kapasitas ruang isolasi RS COVID-19 di DKI Jakarta yang hampir penuh. Bahkan, Anies memprediksi, seluruh RS COVID-19 akan penuh pada 17 September 2020 mendatang. Qiya Ameena
