Network
JURNAL GAYA - Untuk segera mengisi kekosongan di lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK, Penjabat Gubernur Jawa Barat melakukan pelantikan anggota terpilih yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
BPSK menjadi lembaga wasit yang akan memediasi berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi antara pelaku usaha dengan para konsumennya.
Diharapkan kehadiran BPSK bisa menjadikan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan menyelesaikan masalah yang timbul.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik para anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya, di Aula Timur Gedung Sate, Sabtu 30 Desember 2023.
Dalam kesempatan itu, Bey juga sekaligus melantik Pengganti Antar Waktu anggota BPSK Kabupaten Sumedang, Purwakarta, Cianjur, Karawang, dan Kota Bogor. Adapun total yang dilantik berjumlah 42 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.
Kini 17 Kabupaten dan Kota di Jabar telah memiliki BPSK yang akan bertugas menyelesikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. Sementara 10 kabupaten kota lagi sedang dalam proses pembentukan.
Bey mengatakan, semakin majunya pola perdagangan barang dan jasa anggota BPSK dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami kasus sengketa konsumen yang ditangani.
