La Nina Ancam Bencana Banjir, Satgas Covid-19 Ingatkan Pemerintah Daerah Soal Lokasi Pengungsian

JURNALGAYA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta sejumlah pemerintah daerah mewaspadai musim hujan yang diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan ke depan.

Hal tersebut dikemukakan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2020.

"Beberapa daerah di Indonesia sudah masuk musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung selama enam bulan. Musim penghujan ini terjadi karena la nina yang berdampak pada curah hujan dan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir," kata Wiku.

Baca Juga: LPDP Resmi Buka Pendaftaran Program Beasiswa, Begini Tata Cara Pendaftarannya

Wiku menjelaskan, setiap pemerintah daerah perlu mengatasi dampak curah hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir.

Apalagi, di tengah wabah pandemi Covid-19.

"Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak banjir kepada warganya yang berada di lokasi pengungsian khususnya terkait dengan sulitnya menjalankan protokol kesehatan."

"Banyaknya pengungsi di lokasi pengungsian berpotensi besar lokasi ini berkembang menjadi sebuah klaster baru apabila tidak diantisipasi sejak sekarang," katanya.

"Tidak ada lagi langkah yang paling tepat selain kedisiplinan pengungsi itu sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Selain itu, kebersihan lokasi pengungsian juga harus tetap dijaga sehingga dapat melindungi para pengungsi dari penyakit lainnya," jelasnya.

Baca Juga: Penyerang Sayap Liverpool Xherdan Shaqiri Terpapar Covid-19

Protokol kesehatan yang dimaksud oleh Wiku adalah pakai masker, jaga jarak hindari kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun.

Wiku mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih pro aktif dalam memetakan dan merencanakan terutama dalam menyediakan fasilitas pengungsian yang bersih dan aman jika memang terjadi banjir.

"Pemerintah daerah diharapkan lebih pro aktif untuk memetakan dan merencanakan dengan baik terkait penyediaan kelayakan fasilitas pegungsian sebagai langkah antisipatif," katanya.***