Network
JURNAL GAYA - Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, kondisi investasi Indonesia saat ini sejatinya baik-baik saja. Oleh karena itu, ia mempertanyakan tujuan keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disebut-sebut untuk menggaet investasi asing.
"Tidak masuk akal," katanya, dalam Mata Nazwa yang disiarkan secara langsung oleh Trans7, Rabu, 7 Oktober 2020.
Berdasarkan data yang ia pegang, nilai investasi di Indonesia bahkan jauh lebih besar dari Cina, Thailand, Brazil, dan Afrika Selatan. Nilainya hampir sama dengan yang diperoleh India dan hanya sedikit lebih kecil dari Vietnam.
Baca Juga: Sindir Puan Maharani, Najwa Shihab: Saya Tidak Akan Matikan Mic karena Anda Semua Berhak Bicara
Ia mengatakan, pada masa pemerintahan Joko Widodo ini peranan investasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 34%. Ini adalah angka tertinggi dibanding masa-masa pemerintahan sebelumnya.
"Tidak pernah kontribusi investasi di Indonesia melampaui 30%," tuturnya.
Bahkan, menurut dia, Indonesia masuk top 20 sebagai negara penerima investasi asing terbesar secara global. Nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia lebih tinggi dari negara-negara menengah.
Baca Juga: Di Mata Najwa, Ledia Akui Pemerintah Kurang Konsultasi Publik UU Cipta Kerja
"Hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah: investasi tinggi, tapi hasilnya kecil. Banyak cacing di perut Indonesia, yang bernama korupsi," ujarnya.
Ia mengatakan, sejatinya persoalan terbesar dari masalah investasi di Indonesia adalah korupsi dan yang kedua birokrasi yang tidak efisien. Masalah ketenagakerjaan justru berada di urutan No. 11.
"Membangun sembrono, tanpa perencanaan. Ini juga masalah. Jadi, seharusnya yang dibenahi adalah masalah-masalah ini," tutur Faisal.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Mata Najwa di Trans 7, Perdebatan Sengit DPR dan Aktivis soal Omnibus Law
Masalah lain di sektor investasi Indonesia, menurut dia, adalah banyak proyek yang dikerjakan tanpa melalui tender, langsung diberikan kepada Badan Usaha Milik negara (BUMN). Akibatnya, Indonesia tidak bisa mendapatkan harga yang termurah.
"Rencana tidak bagus, cari dana akrobat, suruh berutang. Tidak heran utang BUMN sampai Rp 1.000 triliun lebih dan sekarang di saat pandemi mereka harus membayar," tutur Faisal.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Mata Najwa Malam Ini di Trans 7
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa keberadaan UU Cipta Karya adalah untuk menekan korupsi yang salah satunya kerap terjadi karena persoalan pembebasan lahan dalam proses investasi.
