Network
JURNALGAYA - Rencana kunjungan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) 'disabotase' pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka melayangkan surat ke pemerintah AS untuk membatalkan undangan dan meminta tak mencabut blacklist Prabowo masuk AS.
Hal tersebut direspons santai pihak Prabowo Subianto. Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mempersilakan organisasi dan pegiat hak asasi manusia (HAM) mengkritik sepuasnya Prabowo Subianto.
Dahnil menyebut Prabowo sudah kenyang dengan segala macam penolakan dan tuduhan selama ini.
Baca Juga: Bos-bos KPK Bakal Beli Mobil Mewah, ICW Sebut Firli Bahuri Hedonis
"Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, juga bertugas sebagai politisi," kata Dahnil melalui keterangannya, Kamis 15 Oktober 2020.
Meski begitu, Dahnil mengaku pihaknya tetap menghormati kritik yang disampaikan sejumlah organisasi pegiat HAM.
Disebutkan, keberangkatan Prabowo itu untuk memenuhi undangan pemerintah AS sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan.
Baca Juga: Duga Omnibus Law Cipta Kerja Adopsi China, Fahri Hamzah: Investor AS dan Eropa Ikut Menolak
"Yang jelas Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat. Kemudian memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat," ujarnya.
Prabowo telah berada di AS sampai 19 Oktober mendatang untuk memenuhi undangan pemerintahan Donald Trump tersebut.
Kunjungan mantan Danjen Kopassus itu sekaligus menandai berakhirnya kebijakan AS selama 20 tahun, yang sempat melarang Prabowo menginjakkan kaki di sana karena dugaan keterlibatan pelanggaran HAM berat.
Sejumlah organisasi dan pegiat HAM lantas mengecam keberangkatan Prabowo ke AS. Mereka bahkan mengirim surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada 13 Oktober lalu atau dua hari sebelum Prabowo terbang ke AS.
Baca Juga: Hotman Paris Ungkap Buruh Punya Senjata Menakutkan Bagi Pengusaha pada Omnibus Law Cipta Kerja
Surat itu ditandatangani Amnesty Internasional Indonesia, Pil-Net, KontraS, AJAR, KASUM, Imparsial dan Public Virtue Institute.
Dalam suratnya mereka menyebut kedatangan Prabowo ke AS sebagai bencana hak asasi manusia bagi Indonesia.***
