Network
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Seperti diberitakan Zona Jakarta dalam artikel Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY! Ossy mengatakan, DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Baca Juga: Tak Ada Edinson Cavani Dalam Daftar Manchester United pada Laga Melawan PSG di Liga Champions
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Hal itu diutarakannya dalam akun Twitter @AndiArief_ pada 13 Oktober 2020.
