Network
JURNALGAYA - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan dinaugerahkan Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi.
Penganugerahan tersebut sempat menimbulkan polemik karena Gatot kerap mengkritik pemerintah.
Setidaknya ada 3 kritikan yang disampaikan Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo yang dirangkum Jurnalgaya.
Baca Juga: Besok, Gatot Nurmantyo, Susi Pudjiastuti, Jonan, dan Rudiantara Dianugerahi Bintang Mahaputera
1. Penanganan Covid-19
Kritik yang bau-baru ini disampaikan Gatot mengenai keseriusan pemerintah dan DPR menangani pandemi Covid-19.
Sebab kebijakan yang selama ini dilontarkan membingungkan masyarakat.
Bukan hanya kebijakan terbaru, bahkan langkah pemerintah sejak awal dinilainya tidak jelas.
Baca Juga: Pihak Istana Pastikan Gatot Nurmantyo Telah Ambil Undangan dan Bersedia Untuk Hadir
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Ketika awal pandemi, sambung Gatot, pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia, padahal penanganan Covid-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan.
Selain itu, pemerintah tidak membekali satgas Covid-19 yang ketika itu dipimpin oleh Doni Monardo 'persenjataan' kuat.
Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.
Kemudian, Presiden Joko Widodo sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi.
Namun, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB (rem darurat), hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri.
"Dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Ya kalau itu ditanggapi oposisi silahkan saja, tapi maksud kami untuk lebih baik," ucapnya.
Baca Juga: Buah Simalakama Bintang Mahaputera Gatot Nurmantyo, Mahfud MD: Diberi Salah, Tak Diberi Salah
Pernyataan itu disampaikan saat wawancara bersama Karni Ilyas yang diunggah melalui Youtube, Karni Ilyas Club-'Manuver' Jenderal Gatot.
Gatot mengungkapkan sejumlah daerah menjalankan PSBB masing-masing yang mencerminkan tidak adanya satu komando.
Dari ini tentunya ini sangat bahaya, maka indikasinya negara lain sudah mulai turun trennya kita baru naik terus," tuturnya.
2. Omnibus Law
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Gatot aturan itu menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja.
Sebab, UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan yang menyangkut hak-hak buruh seperti pesangon dan cuti.
Dalam sesi wawancara itu, Karni Ilyas bertanya kepada Mantan Panglima TNI itu mengenai UU Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan dari pekerja.
"Saya belum begitu siap bicara tentang UU (Cipta Kerja), tapi saya memikirkan bahwa pasti buruh merasa hidupnya tidak tenang, khawatir," ujarnya.
Baca Juga: Acara ILC soal Kepulangan Habib Rizieq Dibatalkan, Fadli Zon: Ada Telepon Ghaib ya Bang Karni?
Selain pesangon dan cuti, ia menilai UU Cipta Kerja melonggarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Menurutnya, kondisi ini mengkhawatirkan lantaran pekerja Indonesia belum siap bersaing.
3. Pendidikan dan pengangguran
Gatot mengungkapkan, Indonesia memiliki bonus demografi dimana masyarakat usia produktif yakni 16-35 mendominasi sekitar 60 persen.
Sayangnya, Indonesia belum mempersiapkan bonus demografi tersebut sehingga dari sisi pendidikan kurang maksimal.
"Dengan kondisi tenaga kerja seperti ini, yang belum bisa terpenuhi, masih ada pengangguran. Kalau ada masuk tenaga kerja dari luar, ini kan sulit bersaing," ucapnya.***
