Network
JURNALGAYA - Beberapa hari telah berada di tanah air, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab langsung menawarkan rekonsiliasi kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokman menyatakan rekonsiliasi yang ditawarkan Habib Rizieq merupakan episode lanjutan dari rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo masuk kabinet adalah momentum awal rekonsilisi. Kita lupakan perbedaan dan tumbukan kebersamaan untuk sama-sama mengatasi persoalan kebangsaan. Kepulangan Habib Rizieq adalah momentum lanjutan untuk memaksimalkan rekonsiliasi," katanya kepada wartawan seperti dilansir rri.co.id, Jumat 13 November 2020.
Menjelang dan pada saat Pilpres 2019 lalu, lanjutnya, ketegangan politik memang terjadi di tanah air.
"Harus diakui menjelang dan pada saat Pemilu kemarin terjadi ketegangan politik," imbuhnya.
Perlu diketahui, pada Pilpres 2019 lalu, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca Juga: Kapolri Idham Azis Pensiun Januari 2021, Ini Daftar 14 Perwira Tinggi Calon Pengganti
Namun meski pesta rakyat lima tahunan itu diwarnai dengan ketegangan politik sedemikian rupa, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Jokowi-Maruf menang, Prabowo memilih jalan rekonsiliasi dengan menerima pinangan Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan RI.
Terkait hal itu, ia meminta agar semua pihak tidak risih dengan istilah 'rekonsiliasi' yang disampaikan HRS.
"Saya pikir kita semua harus bersikap bijak. Jangan apriori satu sama lain dan jangan risih dengan istilah rekonsiliasi," tukasnya.
Perlu diketahui, saat berceramah di Petamburan yang disiarkan di akun YouTube Front TV, Kamis, 12 November 2020 lalu, HRS menyatakan dirinya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah dengan beberapa syarat. Diantaranya pemerintah harus menyetop upaya kriminalisasi terhadap ulama dan para aktivis.
Baca Juga: Presiden SBY, Gagal Menjadi Kopassus Tetapi Sukses Menjadi Presiden
Sebelumnya pada 9 Juli 2019, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan Kepolisian.
"Ya, keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
Dia menilai, dengan langkah pemulangan Habib Rizieq dan pembebasan para tokoh, diharapkan ketegangan di tengah masyarakat menjadi mengendor sehingga gesekan tidak ada lagi.
Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.
Baca Juga: Kota Padang Terancam Tsunami 10 meter Sepanjang 5 kilometer, BMKG: Masyarakat dan Pemda Harus Siap
"Tidak ada (syarat lain), pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat kemudian menjadi sesuatu yang cair," ujarnya.
Dia menilai kalau perbedaan pandangan itu bisa cair maka diyakini ada energi bagi bangsa Indonesia untuk menata ke depan untuk membangun Indonesia.***
