Network
JURNAL GAYA –Database para pelaku UMKM hingga kini belum terkonsolidasi dengan baik. Bahkan dimasa pendemi kali ini banyak UMKM yang bermunculan. Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin mendesak, agar pembenahan pendataan UMKM segera dilakukan pemerintah.
Kondisi saat ini, dikatakan Mukhtarudin, masih tersebarnya sumber data pengusaha mikro dan kecil di berbagai instansi dan lembaga berimbas pada kesulitan penyaluran bantuan serta pemberdayaan UMKM secara efektif.
Baca Juga: KPAI Nilai KBM Tatap Muka Belum Siap, Infrastruktur Masih Minim
"Kesulitan hari ini banyaknya bantuan UMKM overlap, orangnya itu-itu juga (yang mendapat bantuan) tapi sumber datanya macam-macam, sehingga kita sulit bikin database yang akurat dan mudah dicari. Hari ini datanya UMKM tersebar di mana-mana, baik instansi bank atau nonbank, dan banyak overlap datanya," kata Mukhtarudin, seperti dikutip Jurnal Gaya dari rri.co.id Senin 16 November 2020.
Politikus Golkar ini menyebut, pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini membuat banyak pelaku usaha yang harusnya tidak terdaftar sebagai UMKM akhirnya masuk kelompok ini.
Baca Juga: Belum Melahirkan, Oki Setiana Dewi Sudah Beberkan Nama Anak Keempatnya
Untuk mengatasi sengkarut persoalan data tersebut, Mukhtarudin mendorong agar reformasi pendataan pelaku UMKM segera dilakukan. Perbaikan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang selama ini kerap terlibat dalam pemberdayaan UMKM.
"Penting bagi kita untuk segera melakukan reformasi besar-besaran terhadap update database UMKM Indonesia, sehingga jika diperlukan data tersebut cepat kita dapatkan dan tepat sasarannya, dan pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya," tegasnya. ***
