Network
JURNAL GAYA - Sepak terjang Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia, tak pernah luput dari onak duri hingga isu dijungkalkan seperti halnya Presiden Kedua RI, Soeharto.
Ihwal posisi Jokowi yang kerap dipertemukan dengan jalan terjal, tak lain karena badai resesi ekonomi dan dorongan berbagai tekanan publik di dalam negeri. Tak heran, kondisi ini menyeratnya ke dalam memori dan situasi kepemimpinan di era Soeharto yang turun setelah 32 tahun berkuasa.
Sengkarut ini bukan tanpa sebab, karena desakan publik ini dipicu oleh berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Pemantik itu diantaranya RUU KPK yang dkiklaim melemahkan kekuatan KPK dan yang tak kalah panas adalah RUU Cipta Kerja yang disebut-sebut sebagai Undang-Undang “rakus”.
Baca Juga: Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bantah Disuap Rp6 M: Emang Uang Sedikit? Buktikan Kalau Ditransfer!
Seperti yang dikutip dari Jurnal Presisi pada Senin 16 November 2020, dalam artikel Istana Siaga Satu! Nasib Jokowi Bisa Berujung Seperti Soeharto, Ini 3 Penyebabnya disebutkan, ketidakpuasan publik terjadi manakala Jokowi mengesahkan RUU KPK, tindakan ini diendus sebagai upaya pelemahan KPK agar tidak menjadi lembaga yang antibodi.
Patut diketahui, KPK banyak sekali menjebloskan pihak ekeskutif maupun legislatif ke penjara.
Yang terbaru adalah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menjadi pihak yang dituding oleh masyarakat sipil atas dukungannya pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang oleh banyak kalangan bermasalah dan kontroversial.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu InI
Pada 6 Oktober 2020, melalui sidang paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Omnibus Law yang hingga saat ini masihi dikritik. Salah satunya yang menggelikan adalah salah ketik di beberapa bagian dan hilangnya pasal 5.
