JURNALGAYA - Wawancara kursi kosong yang dilakukan presenter Najwa Shihab di acara Mata Najwa berbuntut panjang.
Presenter Najwa Shihab dipolisikan Relawan Jokowi (Joko Widodo) Bersatu ke Polda Metro Jaya atas tuduhan cyber bullying, Selasa 6 Oktober 2020.
Perempuan yang akrab disapa Nana ini dilaporkan setelah melakukan wawancara monolog dengan kursi kosong yang dianalogikan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan.
Baca Juga: Najwa Shihab Akhirnya Buka Suara: Jika Ada Pemeriksaan, Saya Siap
Najwa Shihab menjelaskan, treatment kursi kosong ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.
"Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word," ungkap Najwa Shihab dalam akun Instagramnya @najwashihab.
Kemudian pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC.
Baca Juga: Sebelum Dipolisikan, Najwa Shihab Bikin Geram Menteri Yasonna Laoly dan Luhut Binsar Pandjaitan
Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya.
Dalam postingan tersebut, Najwa mengaku baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan.
Ia kemudian menyampaikan, dirinya mendengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers.
Baca Juga: Baru Sehari Menjabat, Presiden PKS Desak Jokowi Cabut UU Cipta Kerja
"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," ungkap dia.
Tayangan kursi kosong, sambung Najwa Shihab, diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi.
Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja.
Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.
Baca Juga: La Nina Ancam Bencana Banjir, Satgas Covid-19 Ingatkan Pemerintah Daerah Soal Lokasi Pengungsian
"Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi," kata dia.
Media massa, lanjut Najwa, perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.
Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli atau lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa.
"Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu mengembangkan pendapat umum dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum," ucap dia.
Hingga kini, dukungan untuk Najwa Shihab terus membanjiri media sosial, khususnya Twitter.***