JURNALGAYA - Demonstrasi penolakan Omnibus Law di Indonesia terus berlangsung. Tak tanggung-tanggung, demo diikuti berbagai elemen masyarakat.
Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, hingga elemen masyarakat lainnya. Mereka turun ke jalan menyuarakan satu tujuan, menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Bahkan Istana pun ikut didemo. Para pengunjukrasa mengepung Istana.
Hal ini membuat Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menaikkan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Situs Resmi DPR Diretas, Kalimat Mengerikan Ini Muncul, Ada Apa?
Perintah terhadap kadernya tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagaimana dikabarkan Galamedianews.com dalam artikel "Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja Bikin PDIP Cemas, Megawati Langsung Keluarkan Perintah".
Hasto mengungkapnya secara virtual dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan pada Rabu 7 Oktober 2020.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto.
Baca Juga: Tagar Jokowi Kabur Trending saat Buruh dan Mahasiswa Kepung Istana Tolak Omnibus Law
Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan demonstrasi yang berujung rusuh di Bandung kemarin.
Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," ujarnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Buruh Curhat Omnibus Law Cipta Kerja di Mata Najwa: Bentuk Perbudakan Zaman Modern
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.*** (Dicky Aditya/Galamedianews)